Banten, Bintangnusantaranews.com- Ratusan massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) serta Ulama dan Kyai berunjukrasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Senin (23/12/2024).

 

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang.

 

Pada aksi unjuk rasa tersebut, dihadiri langsung oleh PJ Gubernur dan Muhsinin Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Golkar.

 

Wakil Koordinator Aksi, KH Nasehudin mengatakan, pembangunan PIK 2 merugikan masyarakat Banten.

 

Ia menilai, segala cara dilegalkan untuk memuluskan pembangunan PIK 2, salah satunya merampas hak rakyat.

 

“Ini wajib ditolak. Karena betul-betul merugikan masyarakat Banten,” tegas Nasehudin.

 

Ditempat yang sama, Muhsinin berbicara keras di hadapan massa aksi yang menolak proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang.

“Saya Haji Muhsinin menolak keras PIK 2. Masyarakat hanya akan diperdaya, bukan diberdayakan,” katanya.

 

Muhsinin menegaskan, dirinya juga tidak sepakat dengan adanya proyek milik Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut.

Sebab, menurut dia, proyek itu membawa kemudharatan bagi masyarakat.

 

Muhsinin mengaku siap menerima konsekuensi atas pernyataan penolakan tersebut dari partai berlogo beringin.

 

Sebab dia ingin, posisinya sebagai Anggota DPRD Banten dapat menghadirkan keadilan bagi rakyat.

“Apabila pernyataan saya disalahkan oleh fraksi saya, saya siap untuk di PAW. Saya adalah perwakilan rakyat, saya harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Banten,” tegasnya.

 

Selain menolak PIK 2, dalam orasinya di atas mobil komando, Muhsinin juga menolak keberadaan pabrik minuman keras milik PT Balaraja Barat Indah (BBI) di Kawasan Modern Cikande.

 

“Dari dulu saya sudah menolak, menolak PIK 2 dan pabrik miras di Cikande. Karena menurut saya ini jihad fisabilillah untuk membela rakyat,” ungkapnya.

 

Pj Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta mengaku akan membawa persoalan tersebut ke sejumlah kementerian terkait yang memiliki kewenangan tentang PSN.

 

“Kami akan membawa ke musyawarah yang lebih tinggi lagi ke pihak terkait. Mohon doa dan dukungan kalian semua, agar semua yang menjadi permasalahan mendapat jalan yang terbaik,” katanya.

 

Damenta memastikan akan memperjuangkan masalah tersebut agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat mendapat solusi agar tercipta kemaslahatan bagi umat.

 

“Saya minta semuanya tetap tertib, dukung semua ikhtiar kita yang tentunya tidak mudah. Ini adalah bentuk komitmen kami, bahwa kami adalah orang tua kalian, tempat menerima curahan hati,” pungkasnya.

(Mudi/Red)